Ketika Hakim Mengkritisi Putusannya

Selamat datang Rebuildoursierradi Portal Ini!

JAKARTA – Menarik melihat tesis hakim Pengadilan Banten yang mengkritisi bahwa saat ini hampir semua putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewisde) untuk penggunaan narkoba sendiri dalam bentuk hukuman penjara. . Yakni, sesuai ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika dapat dilakukan pembatasan dalam bentuk rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Mereka yang menyalahgunakan narkoba sendiri.. Ketika Hakim Mengkritisi Putusannya

Kritik tersebut tertuang dalam disertasi Gatot Susanto, SH yang berjudul ‚ÄúRestrukturisasi Politik Hukum tentang Pemidanaan Penggunaan Narkoba Berdasarkan Panaxilla‚ÄĚ. 6 Cara Ajukan Gugatan Cerai, Syarat Serta Biaya yang Perlu Disiapkan

Gatot Susanto berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan penguji di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Rabu (17 Januari 2024). Oleh karena itu ia layak menyandang gelar Doktor Hukum.

Menurut Gatot, meski ada sanksi berupa rehabilitasi, namun jarang sekali putusan hakim menerapkannya sehingga putusan hakim tidak memenuhi semangat keadilan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam menghadapi kecanduan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya restrukturisasi politik hukum pidana dalam menghadapi kecanduan narkoba. ” kata Gatot.

Penelitian disertasi Gatot bersifat hukum normatif, didukung dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik dan hukum hukum pidana bagi penyalahguna narkoba saat ini masih belum sejalan dengan politik hukum pemidanaan seperti yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang narkoba.

Menurut dia, hampir semua sanksi diberikan dengan efek jera, artinya sanksi yang diberikan berupa pidana penjara, bukan sanksi berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, sangat penting nilai-nilai Panaxilla diwujudkan dan diterapkan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba guna memutus mata rantai permasalahan narkoba, kata Gatt.

Pasalnya, lanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada dasarnya untuk menjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa Indonesia serta berpengaruh besar terhadap pendidikan moral dan karakter bangsa. Pentingnya merekonstruksi kebijakan hukum pidana penanganan penyalahgunaan narkoba berbasis nilai Panaxilla untuk mengubah rumusan Pasal 127 UU Narkotika. Ketika Hakim Mengkritisi Putusannya

Menurut Gatot, sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sesuai Pasal 127 UU Narkotika, perlu diubah menjadi maksimal bagi setiap orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I.4 (4) diancam dengan pidana penjara. empat tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ancaman pidana tidak lagi tidak konsisten dan tidak menimbulkan masalah penegakan hukum.